Tangerang, postsurabaya.com.
Diduga pihak oknum DPRD Kota Tangerang, sempat usir Satpol PP, saat pasang papan stop Bangunan.
Bahkan papan penyetopan sempat di buka, dan di surah tukang melepaskan papan penyetopan bangunan ruko, miliknya.
Anggota dewan diduga bekingi bangunan disegel satpol pp hanya 1 hari tiba tiba ada plang IMB yang sudah kadaluwarsa, minggu (28/01)
Baru 1 hari di segel bangunan tanpa IMB diduga dibekingi anggota dewan disikapi gawat.
Pembangunan Ruko 3 lantai yang diduga tidak mengatongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, berapa hari yang lalu tersegel oleh pol pp.
Namun hal tersebut menjadi sorotan kalangan wartawan karena sempat terpasang segel pada 26 Januari namun berselang 1 hari di tanggal 27 Januari sudah dicopot oleh mandor pekerja bangunan.
“Udah copot jangan di buang taro bawah sudah di perintah Dewan, yang lama pasang,” ucap damil kepada mandor pekerjaan bangunan (27/1) .
Diketahui di lokasi bangunan terlihat plang IMB tertulis pemilik Tedi Riang, Nama proyek Ruko 9 unit, No. IMB 644/Kep/ 1647/ DPMPTSP/IMB/TA.2017. jalan Irigasi Kenanga Rt. 004 Rw. 009, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh.
Dalam hal ini Ketua Gabung Wartawan Tangerang (GAWAT) Supriyanta merasa janggal adanya perkataan perintah Dewan, dan adanya plang IMB Tahun 2017.
“Nanti kita cari tau dan juga bersurat agar bisa mengetahui IMB tersebut betul-betul terdaftar di DPMPTSP atau tidak,” ujar Supriyanta.
Ia juga akan menemui Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Wawan Fauzi terkait di copotnya segel.
“Sudah jelas pol PP penegak perda saya kira sudah ada dasar kenapa pembangunan ruko tersebut disegel dan plang tersebut.
Jelas tertulis dilarang merusak segel ini melanggar KUHP Pasal 232 dengan hukum 2 tahun 8 bulan penjara ini yang kita akan pertanyakan,”terangnya
Prayitno / postsrby
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
For activities at night, around 12 o’clock at night. cars go in and out of the warehouse.
With the birth of the Indonesian Golden Visa, it is hoped that it will truly become a new attraction for investors.
Even such scales, said Bernard, are also used by housewives to calculate.
If it is clear, clean and clear, after that we can issue the status, especially land management rights for Indigenous Peoples.
Salim spd kepala sekolah SMPN 3 Rajeg membantah tidak ada pungutan di penerimaan siswa baru.
No Responses