Tangerang, postsurabaya.com.
Aktivis muda, Nurdin Ustawijaya, mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membentuk Badan Pengawasan Independen Berbasis Masyarakat Perwilayah, Kabupaten Tangerang, Banten, senin, (08/09).
Hal ini disebabkan oleh fungsi pengawasan di internal Dinas dan Kecamatan yang dinilai tidak efektif.
Sehingga banyak proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Gambaran hasil pembangunan sarana penataan halaman sekolah oleh Dinas Pendidikan yang bisa dikatakan Semraut.
Hasil pelaksanaan proyek Hotmix Jalan Mistrius ala Sangkuriang di Wilayah Kecamatan Cisoka yang nampak TIPIS.
Proyek penataan dan gedung milik Dinas DTRB yang masih banyak pengabaian SM-K3 dan penggunaan bahan matrial SNI ber kwalitas rendah.
Hingga sampai beberapa proyek Paving Blok di Kecamatan Kresek, yang sangat diduga dikerjakan secara Asal Asalan.
Deretan pemandangan memilukan tersebut seolah menggambarkan akan begitu bobrok nya fungsi pengawasan disemua lini Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Sikap kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap Pemerintahpun kini mulai berdatangan melalui suara suara kritis yang mengharapkan agar Pemkab Tangerang melalui Bupati terpilih Maesyal Rasyid.
Dapat segera melakukan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja Pengawasan disemua lini Pemerintahan.
Kritikan kuat di sampaikan oleh aktivis juga merangkap sebagai LSM Nurdin menilai bahwa fungsi pengawasan di Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini sangat jauh dari harapan.
Banyak hasil pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan standar, seperti proyek paving blok di Kecamatan Kresek yang dikerjakan secara asal-asalan.
Nurdin mendesak agar pemerintah kabupaten Tangerang membentuk Badan Pengawasan Independen untuk menangani dengan serius terhadap masalah ini agar hal seperti ini tidak terulang kembali.
Nurdin menyerukan agar Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, mempertimbangkan pembentukan Badan Pengawasan Independen Berbasis Masyarakat Perwilayah untuk menutupi celah kekurangan yang ada.
“Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Tangerang memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Nurdin berharap Bupati Tangerang dapat memperbaiki kredibilitas pemerintahan dengan menegakkan pengawasan yang ketat dan memastikan bahwa setiap rupiah pajak rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rakyat menunggu hasil nyata, bukan janji manis di atas kertas,” tegasnya.
(Daud73)
Related Posts
engakuan Suryadi terdakwa Sabu sabu 43 kilo iku bukan milik saya, kalau bukan milikmu tapi milik siapa ujar majelis Hakim.
Kapolri uga berpesan marang insan pers kanggo terus menyajikan informasi sesuai fakta, lan ing tengah-tengah perkembangan jurnalisme warga.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Kabupaten Tangerang hingga 14 November 2025 mencapai Rp3,769 triliun.
Walikota Tangerang dicurigai ngedol tanah negara kanggo mbiayai kampanyene.
KIM NYUWUN PEMERIKSAAN LOKASI ING KASUS TANAH TELUKNAGA.
No Responses