Madiun, postsurabaya.com.
Beberapa Anggaran di Kesra kabupaten madiun sarat dugaan korupsi bagian yang seharusnya menyejahterakan Rakyat, Madiun, Jawa Timur, senin (13/10).
Tapi berbalik seperti ajang bancaan anggaran dan diduga ajang korupsi.
Seperti yang nampak dalam data LPSE Kabupaten Madiun., ada beberapa anggaran pengadaan langsung yang sangat janggal.
Pengadaan sewa bus pemberangkatan haji dan pemulangan haji di tahun 2024 lalu yang menelan anggaran Rp 110.000.000,00
Pengadaan makan minum pemberangkatan dan pemulangan haji Rp 110.00.000,00,
Jasa tenaga Ustad/Ustadzah senilai Rp 880.000.000,00 bahkan hampir satu miliar dari beberapa anggaran tersebut.
Anggaran yang di nilai sangat sarat korupsi mengingat itu di lakukan dengan sistem pengadaan langsung.
Di sisi lain Bambang selaku salah satu aktivis Kabupaten Madiun menegaskan kalau dari nilai sewa bus saja sudah tidak masuk akal sehat dan saya sempat cek ke perusahaan otobus yang di gunakan dan harga sewa tidak seperti itu.
Hal ini yang tertera dalam LPSE bahkan jauh lebih murah, dari anggaran yang di keluarkan.
Kalau untuk mamin dan honor ustad/ustadzah saya masih mencoba krosek di lapangan sesuai anggaran atau tidak,
“Kalau memang terbukti ada pelangharan saya tidak segan untuk melaporkan ke pihak yamh berwajib”, tambah bambang.
Di lain tempat senja galindra juga menamnahkan kalau saya pribadi mending bersurat secara resmi, ajukan informasi data apa yang kita inginkan.
Misal LPJ anggaran – anggaran tersebut kita minta saja karena pengajuan permohonan informasi itu juga di lindungi undang – undang.
Nah, nanti kalau data yang kita minta tidak sesuai dengan data yang di RUP tinggal laporkan saja ke pihak berweanang gitu aja mas.
“Karena sesungguhnya sampai hari ini tidak ada sistem birokrasi itu yang bersih”, pungkasnya.
Sedangkan jazuli selaku kabag kesra saat ingin di konfirmasi langsung atau via telepon dirinya memgatakan sedang ada rapat dengan bupati
(Markum / feri)
Related Posts
Gugatan sederhana hakim tunggal Uang titipan 480 juta dalam gugatan hanya ingin menguasai surat tanah milik anak tergugat.
Kegiatan meliputi pasar murah, pelayanan kesehatan dan administrasi.
Bupati Tangerang : Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman teman dari Pemuda Pancasila, Paskibra, PMI, RS Mitra Husada
Tidak menjamin anggota DPRD yang terpilih sistim zona, pembangunan juga tertinggal.
Tangerang masyarakat peduli, Rekaman CCTV Tragedi Kecelakaan di Kawasan Industri Bunder-Cikupa.
No Responses